You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Penataan Utilitas di Jakarta Diintegrasikan dengan Sistem Ducting
.
photo Reza Hapiz - Beritajakarta.id

Penataan Utilitas di Jakarta Diintegrasikan dengan Sistem Ducting

Penataan utilitas di Ibukota bakal diintegrasikan dengan sistem ducting, sehingga bisa bersinergi dengan proyek pembangunan infrastruktur yang dilakukan Pemprov DKI.

Kita sudah sepakati dan mungkin ada beberapa wilayah yang dijadikan pilot projek

Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat mengatakan, sinergitas ini sudah disepakati pemprov dengan Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan PT Telkom. Sehingga, nantinya seluruh utilitas kedua instansi ini tidak menghambat pembangunan dan penataan infrastruktur.

Utilitas PLN di Pembangunan Underpass Mampang-Kuningan Akan Direlokasi

"Sudah sepakat bahwa sistem bangunan yang terkait dengan pengadaan kabel atau utillitas terintergasi dengan pembangunan. Semua masuk dalam sistem ducting. Kita sudah sepakati dan mungkin ada beberapa wilayah yang dijadikan percontohan," katanya, Senin (28/8).

Dijelaskan Djarot, selama ini pembangunan trotoar di sejumlah lokasi masih kerap terhambat tiang kabel udara milik beberapa instansi.

"Jadi, Bina Marga saat memperbesar trotoar itu tengahnya langsung untuk ducting. Baik itu untuk PLN, Telkom maupun untuk semua operator karena banyak sekali operator fiber optic," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Kolaborasi Transjakarta - Telkomsel Tingkatkan Pelayanan bagi Pelanggan

    access_time19-12-2024 remove_red_eye1412 personAldi Geri Lumban Tobing
  2. Pemprov DKI Tetapkan UMSP 2025, Ini Rinciannya

    access_time16-12-2024 remove_red_eye1307 personFolmer
  3. Operasi Modifikasi Cuaca Efektif Kurangi Curah Hujan di DKI

    access_time16-12-2024 remove_red_eye1247 personBudhi Firmansyah Surapati
  4. Transjakarta Uji Coba Layanan 'Open Top Tour of Jakarta'

    access_time21-12-2024 remove_red_eye1148 personAldi Geri Lumban Tobing
  5. Pemprov DKI Raih Penghargaan Indeks Reformasi Hukum dari Kementerian Hukum RI

    access_time16-12-2024 remove_red_eye1093 personFolmer